LDII BANYUWANGI Official ldii banyuwangi
BANYUWANGI (15/5) – DPD LDII Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat memperkuat kekompakan antar pengurus pasca-pelantikan. Bertempat di Pondok Pesantren Arroyan, Jajag, pengurus harian menggelar konsolidasi organisasi bagi jajaran pengurus masa bakti 2026–2031, Jumat (15/5).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah serta menyatukan visi dan misi seluruh jajaran pengurus. Hal ini dilakukan guna memastikan akselerasi program kerja organisasi, terutama dalam mengimplementasikan “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” di Bumi Blambangan.
Dewan Penasehat DPD LDII Banyuwangi, KH. Munir, dalam arahannya menekankan bahwa kunci keberhasilan organisasi terletak pada kualitas komunikasi internal. Ia menyebutkan bahwa aspek “chemistry” antar-pengurus harus terbangun dengan kuat sebelum menjalankan tugas-tugas eksternal.
“Pengurus organisasi harus mampu menjalin komunikasi yang erat. Tanpa komunikasi yang baik, sulit menciptakan chemistry dalam bekerja. Ingat, kemajuan organisasi ini sangat bergantung pada kekompakan pengurusnya. Kita tidak sedang membangun superman, melainkan kita harus menjadi superteam,” tegas KH. Munir di hadapan para peserta konsolidasi.
Lebih lanjut, KH. Munir berpesan agar pengurus yang baru dilantik senantiasa menjaga tradisi musyawarah dan keterbukaan. Menurutnya, dinamika organisasi ke depan akan semakin kompleks, sehingga membutuhkan frekuensi pertemuan yang rutin untuk mencari solusi bersama.
“Ini adalah amanah organisasi yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Saya meminta pengurus untuk selalu bertemu, berkomunikasi, dan bermusyawarah. Jika koordinasi berjalan linier, maka program kerja yang berat sekalipun akan terasa ringan,” imbuhnya.
Delapan bidang pengabdian yang menjadi fokus LDII sendiri meliputi bidang kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, energi terbarukan, serta teknologi digital.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengurus DPD LDII Banyuwangi untuk berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. (One_)
